JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berkukuh memasukan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden (wapres) dalam draf Rancangan KUHP (RKUHP). Penghinaan terhadap presiden bisa dipidana maksimal 3,5 tahun penjara, jika dilakukan melalui ITE diperberat menjadi 4,5 tahun penjara.
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Eddy OS Hiariej, mengatakan, pasal penghinaan yang diatur dalam RKUHP berbeda dengan yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam RKUHP, penghinaan terhadap presiden bersifat delik aduan yang artinya orang yang merasa terhina harus melapor.
"Kalau delik aduan, itu yang harus melapor sendiri adalah presiden atau wakil presiden," ujar Eddy dalam raker dengan Komisi III DPR, Rabu (9/6/2021).
Menkumham Yasonna Laoly menambahkan, pasal penghinaan dimaksudkan untuk melindungi harkat dan martabat pribadi presiden dan wapres. Sebagai contoh, jika dirinya dikritik sebagai Menkumham tidak becus mengatasi lapas atau imigrasi, dia bisa menerima, tetapi kalau dihina secara pribadi dirinya bisa memperkarakannya.
"Tapi kalau sekali menyerang harkat martabat saya, saya dikatakan anak haram jadah, wah itu di kampung saya enggak bisa lah, anak PKI lah, kau tunjukkan sama saya, saya anak PKI. Kalau enggak bisa gua jorokin lo," tutur Yasonna.