SUBULUSSALAM, iNews.id – Kawanan gajah liar kembali mengobrak-abrik rumah di kebun warga, Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh. Petugas Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan TNI menghalau gajah.
Gajah-gajah liar kerap memasuki kebun dan permukiman warga di Desa Subulussalam Timur, beberapa waktu terakhir. Kawanan gajah tersebut kerap kali merusak rumah di kebun milik warga, yang hanya berjarak 1 kilometer (km) dari pusat Kota Subulussalam.
Menanggapi laporan warga terkait keberadaan gajah-gajah yang kian meresahkan, petugas BKSDA bersama Wildlife Conservation Society (WCS) dan pasukan TNI langsung turun ke lokasi untuk melakukan penghalauan dengan menembakkan petasan.
Mualim, salah seorang warga yang kebunnya dirusak mengatakan, gajah-gajah tersebut masuk ke kebun saat malam hingga pagi hari untuk mencari makan. Akibatnya, warga takut untuk beraktivitas di kebun mereka. "Kawanan gajah sudah sering datang ke sini. Rabu malam, kami ketemu lagi, yang datang satu ekor gajah di kebun kacang panjang. Jarak kami hanya sekitar 10 meter. Setelah itu, gajahnya lari," kata Mualim, Jumat (13/4/2018).
Dampak dari amukan gajah ini dirasakan oleh warga di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Penanggalan, dan Kecamatan Sultan Daulat, yang merupakan jalur yang dilintasi oleh gajah-gajah tersebut. Berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari membuat petasan hingga memasang kawat pembatas di sekitar desa. Namun, kawanan gajah tetap mendatangi permukiman dan perkebunan warga.
Sebelumnya, kawanan gajah juga merusak perkebunan warga di Dusun Seumendang Jaya, Desa Seumanah Jaya, Rantau Seulamat dan Desa Bunin, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur. Dalam video amatir yang direkam salah satu warga memperlihatkan sejumlah tanaman, seperti padi, pisang, kelapa sawit dan pinang rusak akibat kawanan gajah liar. Gajah juga sempat berkeliaran di permukiman dan merusak dua rumah milik warga.
Kepala BKSDA Aceh Sapto Aji Prabowo mengatakan, 80 persen wilayah jelajah atau habitat gajah di luar kawasan konservasi yang bukan menjadi otoritas BKSDA. Karena itu dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat.