Sisanya, PO bus pariwisata ditemukan tidak memenuhi syarat admisnistrasi, seperti status KIR yang habis masa berlaku dan Kartu Pengawasan (KP) yang tak diperpanjang. Bahkan, ada yang memalsukan BLU-e atau surat lulus uji layak jalan elektronik.
“Kami menemukan di lapangan masih banyak bus-bus pariwisata yang tidak memenuhi syarat administrasi, ada 12 bus (18 persen) yang masa berlaku KIR-nya habis dan ada 6 bus (9 persen) yang KP-nya tidak dilakukan perpanjangan. Sisanya tidak dapat menunjukkan hasil uji kir dan KP,” kata Hendro.
“Bahkan ditemukan 2 bus dengan BLU-e palsu. Kasus seperti ini akan diteruskan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti agar memberikan efek jera,” ujarnya.
Hendro menegaskan Kemenhub tidak tinggal diam dan akan menindak bus pariwisata yang tidak memenuhi persnyaratan administrasi. Dilakukan penindakan tilang oleh kepolisian dan diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak beroperasi sebelum dilakukan uji KIR perpanjangan terlebih dahulu.
“Kegiatan ini merupakan wujud pelayanan Ditjen Hubdat dalam memberi pengawasan demi menciptakan transportasi yang selamat. Kami berharap dengan adanya sosialisasi dan pengawasan seperti ini semua pemilik angkutan wisata dapat memprioritaskan aspek keselamatan dan keamanan pengguna angkutan umum,” kata Hendro.