"Jadi kita akan siapkan ada enam paket. Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya. Insentif motor listrik Rp7 juta kita lanjutkan. Kuotanya nanti tergantung waktunya ya. Kan ini waktunya tinggal enam bulan ya ke depan," ujar Airlangga kepada wartawan di Jakarta.
Di sisi lain, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah untuk mengalihkan anggaran subsidi motor listrik menjadi subsidi angkutan umum. Mereka menilai langkah ini lebih tepat membantu masyarakat ketimbang subsidi motor listrik.
Ketua Umum MTI Tory Damantoro menegaskan kebijakan subsidi motor listrik kontra-produktif di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Dia berpendapat kebijakan ini tidak akan diserap banyak masyarakat Tanah Air.
"Di tengah tabungan masyarakat habis dan tekanan inflasi, pemerintah justru mendorong konsumsi baru melalui subsidi motor listrik. Ini malah akan memberi beban baru, bukan obat bagi rakyat," ujar Tory dalam keterangan persnya dilansir Sabtu (13/9/2025).
Menurut MTI, kebijakan subsidi motor listrik tidak menjawab persoalan mendasar penurunan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, motor listrik dianggap sebagai produk konsumtif yang justru menambah beban liabilitas berupa cicilan dan biaya perawatan.
Sementara itu, penjualan motor listrik yang sempat naik berkat subsidi Rp7 juta pada 2024 anjlok sejak kuartal pertama 2025. Pemerintah hingga kini belum memberikan jawaban pasti apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan atau tidak.