JAKARTA, iNews.id - Pemerintah saat ini masih melakukan pembahasan mengenai kelanjutan insentif mobil listrik pada 2025. Aturan tersebut akan habis pada akhir tahun ini.
Saat ini, produsen otomotif masih menunggu aturan baru. Terlebih, pemerintah juga akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Kepastian kebijakan sangat dibutuhkan produsen untuk menyusun strategi tahun depan.
Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto berharap pemerintah segera mengetuk palu soal insentif mobil listrik. Menurutnya, ini sangat penting untuk membuat sebaran mobil listrik lebih luas di Indonesia.
"Paling penting buat mobil listrik, sebetulnya jangan sampai aturan perpajakan yang ada untuk pemberian insentif PPN (mobil listrik telat), segera dimunculkan bulan Januari (2025)," kata Frans saat ditemui di Jakarta, belum lama ini.
Sebab itu, Frans meminta pemerintah sesegera mungkin memberikan kepastian kelanjutan insentif. Masyarakat tidak akan lagi melakukan penundaan pembelian mobil baru yang membuat penjualan di awal tahun depan kembali terperosok.
"Jadi jangan seperti tahun ini yang baru terbit bulan Februari, nanti akan ada semacam kami sebutnya semacam polisi tidur untuk yang jualan mobil listrik," ujar Frans.
Soal kenaikan PPN menjadi 12 persen, Frans mengungkapkan hal tersebut masih bisa disiasati oleh produsen. Caranya dengan menahan kenaikan harga mobil baru demi menjaga volume pasar.