Wapres Sebut Perwakafan di Indonesia Kini Mendukung Pemberdayaan Masyarakat

Widya Michella Nur Syahid
Wapres KH Ma'ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Jakarta, Senin (4/12/2023). (Foto: iNews/Widya Michella Nur Syahida)

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Jakarta, Senin (4/12/2023). Dalam rakornas tersebut, Wapres menyampaikan perwakafan di Tanah Air menunjukkan jejak kemajuan yang positif dan terus berkembang. 

"Jika semula wakaf dominan bersifat sosial, maka kini wakaf telah bertransformasi dalam bentuk-bentuk pengelolaan yang lebih produktif dan mendukung pemberdayaan masyarakat," ujar Ma'ruf Amin di Rakornas BWI, Senin (4/12/2023) malam.

Wapres mengatakan, banyak penerima manfaat program sosial, pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan ekonomi dan usaha mikro kecil telah merasakan dukungan dan manfaat langsung dari pengelolaan wakaf produktif. Kesadaran berwakaf pun jauh meningkat.

Jika semula hanya dimiliki generasi yang telah berumur lanjut, kini mulai bergeser ke generasi muda, lintas profesi dan struktur sosial. Antara lain berkat munculnya beragam instrumen wakaf produktif. 

Wapres menyampaikan, pemangku kepentingan wakaf juga semakin luas, tidak semata menjadi bidang tugas Kementerian Agama (Kemenag) dan BWI, namun telah melibatkan banyak kementerian dan lembaga hingga industri perbankan syariah. Dari sisi pengelola wakaf atau nadzir, kesadaran akan pentingnya profesionalisme, kompetensi, tata kelola yang baik terus bertumbuh. Begitu juga dengan perhatian terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf.  

"Mencermati kondisi ini, saya memandang Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia selaku pemangku kepentingan utama perwakafan nasional mesti bergegas mengoptimalkan upaya transformatif yang telah dijalankan," ujarnya.

Wapres juga mengapresiasi penyusunan Peta Jalan Wakaf Nasional 2024-2029 yang merupakan hasil sinergi bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Kemenag, BWI dan kementerian atau lembaga terkait lainnya. Termasuk para nadzir, asosiasi nadzir, industri keuangan syariah dan akademisi. 

Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait
Nasional
5 jam lalu

Gedung MUI 40 Lantai di Bundaran HI akan Dibangun dari Nol, Berapa Anggarannya?

Nasional
11 hari lalu

Gibran Tinjau 3 Lokasi Huntara di Aceh, Pastikan Bantuan Terpenuhi

Nasional
11 hari lalu

Masjid IKN Berpeluang Jadi Lokasi Pantau Hilal Ramadan 2026

Nasional
12 hari lalu

Kemenag Sidang Isbat Awal Ramadan 2026 pada 17 Februari

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal