“Kita melakukan percepatan proses penanganan stunting, melakukan koordinasi antar kementerian pusat, kemudian juga melakukan koordinasi sampai ke bawah, [serta] didukung oleh sistem penganggaran yang kalau dulu mungkin hanya nasional, [tetapi] sekarang harus masuk di APBD juga,” paparnya.
Tidak hanya itu, sambung Wapres, pihak swasta juga turut dilibatkan terutama melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Perusahaan itu harus ikut ambil bagian dari penanganan stunting, wajib. Jadi, perusahaan dimana dia berdomisili harus ikut ambil bagian dalam intervensi penurunan stunting,” tegasnya.
Termasuk di Kalimantan Selatan, ungkap Wapres, yang menjadi salah satu wilayah dengan angka stunting tinggi. Menurutnya, proses mitigasi ulang saat ini tengah dilakukan untuk menetapkan sistem intervensi yang tepat di tiap daerah.
“Kita sedang melakukan mitigasi ulang, nanti per daerah. Kita ingin tahu kenapa terjadi (stunting tinggi), kemudian nanti bagaimana sistem intervensinya,” ujarnya.
Terkait penurunan angka prevalensi stunting pada 2024, Wapres menjelaskan bahwa secara nasional memang ditargetkan 14 persen. Namun, menurutnya, target di tiap daerah akan berbeda, kemungkinan di bawah atau di atas 14 persen.
“Jadi 14 persen tidak berarti untuk semua daerah. Tapi ada yang di bawah 14 persen, (bahkan) beberapa daerah itu sekarang sudah di bawah 10 persen. Tapi ada juga yang memang agak besar, sehingga mungkin nanti di 2024 tidak 14 persen, bisa 17 persen, (meskipun) hitungan seluruhnya secara nasional harus 14 persen. Dan perkiraan kita dalam rapat koordinasi bisa dicapai,” pungkasnya.