PADANG, iNews.id - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengingatkan kepada daerah agar tidak semata-mata berharap pada dana transfer dari pusat untuk pembangunan. Alasannya, jumlah dana itu semakin lama akan semakin kecil.
“Negara punya beban rutin seperti gaji pegawai. Meski jumlahnya tidak bertambah, tetapi tunjangannya macam-macam dan terus naik. Ini akan memengaruhi dana transfer ke daerah,” kata JK saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat di Sumbar, Senin (2/9/2019).
Dia menuturkan, semakin lama pemerintah harus menurunkan nilai pajak untuk bisa bersaing dengan negara lain. Akibatnya pendapatan daerah pun akan semakin kecil.
Hal itu harus diimbangi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga pembangunan dan kemakmuran tetap bisa diraih. “Program pemerintah seperti membangun infrastruktur hanya mendukung sekitar 18 persen dari peningkatan kemakmuran masyarakat. 82 persen lagi adalah peran dari pengusaha dan masyarakat sendiri,” tuturnya.
Artinya, kata JK, segala potensi di daerah harus dimaksimalkan untuk bisa memakmurkan masyarakat, ujarnya. Salah satu caranya harus dicarikan sebuah produk yang bernilai tinggi di daerah dan laku di pasaran untuk menyokong pendapatan masyarakat.
Sementara, pemerintah pusat menurutnya tinggal membantu, misalnya dengan menyediakan bibit unggul sehingga tujuan bisa tercapai dengan baik. Dukungan perguruan tinggi untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul jgua mutlak dibutuhkan.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, daerah yang dipimpinnya sudah mendapatkan banyak bantuan dari pusat terutama untuk pembangunan infrastruktur. Dia berharap ke depan Sumbar akan semakin maju dengan dukungan dari semua pihak termasuk dari pusat.