JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto menyoroti klaim Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq yang mengaku tahu urusan birokrasi. Dia mengatakan, kepala daerah merupakan pemimpin tertinggi birokrasi di daerah.
Bima menuturkan, kepala daerah yang bukan berlatar belakang politisi diminta untuk bisa belajar cepat. Menurutnya, tidak bisa semua urusan diserahkan pada Sekretaris Daerah (Sekda).
"Kalau latar belakangnya bukan politik pemerintahan, maka belajarlah cepat. Tidak bisa mempercayakan semua pada sekda, karena sekda itu menjalankan perintah untuk mengkordinasikan kebijakan sebagai birokrat paling senior," ucap Bima kepada wartawan, Kamis (5/3/2026).
Mantan wali kota Bogor ini menegaskan, kepala daerah harus mengendalikan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap roda pemerintahan di daerah. Menurutnya, hal itu yang harus dipahami oleh setiap kepala daerah, termasuk Fadia.
"Kepala daerah itu pimpinan tertinggi birokrasi pemerintahan di daerah, bukan saja harus menguasai tetapi juga harus mengendalikan dan bertanggung jawab sepenuhnya. Ini yang harusnya dipahami ketika memutuskan menjadi kepala daerah," tuturnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Penetapan ini seusai yang bersangkutan terjaring OTT di Semarang, Selasa (3/3/2026).