Hal ini, lanjutnya, akan sangat membebani kelas menengah, termasuk generasi Z. Dia menekankan momentum kenaikan PPN tidak tepat, sebab mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 9,5 juta warga kelas menengan terdegradasi ke kelas bawah sepanjang 2019-2024.
"Kelas menengah, yang memiliki pengeluaran berkisar Rp2.040.262 hingga Rp9.909.845 per kapita per bulan, kini semakin tertekan. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang berpotensi naik kelas atau ‘aspiring middle class’ justru hanya memiliki pengeluaran antara Rp874.398 hingga Rp2.040.262 per kapita per bulan dan kesulitan untuk bisa naik kelas ekonominya," kata Manik.
Sebagai partai yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat, Partai Perindo menekankan pajak harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan tidak membebani kelompok yang paling rentan. Pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan pajak sejalan dengan peningkatan layanan dan fasilitas publik yang lebih baik bagi masyarakat.
"Partai Perindo mengimbau agar kenaikan PPN jadi 12 persen ini ditunda dan dikaji lebih mendalam. Pemerintah perlu kebijaksanaan dan memastikan bahwa kebijakan pajak yang diambil tidak merugikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan dan dapat menstabilkan ekonomi negara secara keseluruhan," tutur Manik.
“Bagi kami mendukung pemerintah memang harus dilakukan. Tapi demikian, sebagai institusi Partai Politik yang sudah semestinya mendengarkan aspirasi masyarakat, penting juga bagi kami menyampaikan ini sebagai bentuk kritik konstruktif pemerintahan agar mengambil sebijak-bijaknya kebijakan.” imbuhnya.