Dikesempatan yang sama, Ketua Gugus Tugas IKN KSP Wandy N. Tutoorong menjelaskan tujuan KSP bertemu sejumlah tokoh adat ialah untuk memastikan pembangunan IKN berjalan lancar juga membangun mekanisme agar pembangunan dapat berkelanjutan.
“Pendekatan pembangunan IKN yang dilakukan tidak akan meninggalkan masyarakat sekitar kawasan. Saya kira kami perlu melakukan pemetaan secara sosiologis dan historis masyarakat yang berada di kawasan IKN,” kata Wandy.
Tenaga Ahli Utama KSP bidang reforma agrarian Usep Setyawan menambahkan, Pemerintah memberikan perhatian agar warga tidak menjadi korban apalagi penonton dalam pembangunan IKN.
“Warga tidak boleh jadi korban atau penonton, tapi harus menjadi subyek yang turut menentukan keberhasilan pembangunan IKN di wilayah yang sebelumnya mereka miliki atau kuasai,” kata Usep.
Selain itu, KSP juga akan memastikan pelaksanaan pembangunan IKN ini harus inklusif dan persuasif kepada komunitas warga di sekitarnya. Terkait persoalan tanah, Usep menambahkan, KSP akan memastikan tidak ada yang terlewatkan, terutama pemilikan dan penguasaan tanah di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan dari masyrakat adat dan lokal lainnya.
"KSP mendorong Badan Otorita IKN dan K/L terkait benar-benar melakukan identifikasi pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di area IKN secara komprehensif,” kata Usep.