Dikutip dari data Kementerian Investasi/BKPM, kebutuhan energi tersebut akan segera meningkat setelah ditetapkannya status wilayah Kalimantan sebagai IKN baru NKRI. Kebutuhan ini muncul ketika proyek pembangunan ibu kota baru dilakukan, meningkat seiring dengan tumbuhnya kegiatan-kegiatan kota yang diikuti perkembangan industri dan sebagainya.
Selain sektor penyediaan energi, dilansir dari berbagai sumber, ada sejumlah sektor lainnya yang diminati calon investor, di mana ada sektor infrastruktur yang menarik 35 perusahaan serta perdagangan dan jasa diserbu 32 perusahaan.
Selanjutnya, ada di sektor telekomunikasi dan informasi yang menarik 23 perusahaan. Lalu, ada juga sektor pendidikan yang mengundang 16 perusahaan, perumahaan 17 perusahaan, jasa konsultan 16 calon investor, dan pusat perbelanjaan 12 pelaku usaha.
Kemudian, sarana kesehatan diminati 7 calon investor, pengelolaan limbah 11 pelaku usaha, serta gedung perkantoran, konektivitas dan transportasi, dan kawasan industri yang masing-masing diminati 4 investor.
Dengan demikian, ini menjadi sangat penting untuk bisa terjadinya pemerataan perekonomian, pemerataan pembangunan hingga pemerataan persebaran penduduk di Indonesia. Maka dari itu, Pemerintah RI terus berupaya melaksanakan hal tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan pembangunan dan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.