“Dikarenakan (jumlah rumah dinas) terbatas, banyak personel kita (TNI AD) yang masih menyisihkan gajinya untuk membayar kontrakan agar dapat tinggal di sekitar kantornya. Ini tidak hanya di satuan dinas atau jawatan saja namun juga di satuan-satuan operasional,” ujar dia.
Dengan pembangunan rumah dinas dalam bentuk rumah susun (rusun) di sekitar kesatrian atau kantor dan juga rumah Swakelola seperti diresmikan KSAD, permasalahan tersebut secara bertahap telah diurai.
Untuk diketahui, hingga saat ini masih banyak personel TNI AD yang belum memiliki rumah non-dinas, baik personel yang baru maupun yang telah lama dinas.
Candra menerangkan, kebijakan internal TNI AD ini berlaku juga kepada personel dengan masa kerja 0 sampai dengan 10 tahun. Bahkan mereka wajib mengambilnya, baik dalam bentuk rumah yang dikembangkan oleh BP TWP maupun dalam bentuk pinjaman. Intinya, saat pensiun, personel TNI AD sudah punya rumah yang layak huni.
“Secara nasional, dari 6.000 unit rumah yang akan dibangun sampai tahun 2019, saat ini baru 5.300 unit yang sudah selesai. Sedangkan Perumahan Green Kartika Residence Cibinong yang dibangun di atas lahan seluas ± 3,7 Ha ini dibangun 150 unit bagi personel TNI AD dari mulai tipe 36A, 36B, 45 dan 46,” tuturnya.