Gaji yang diberikan itu, kata dia, juga bukan seperti bantuan modal bagi lulusan SMK/SMA untuk membuat usaha. Bila para lulusan baru atau para pekerja yang ingin merintis atau membuat usaha baru, tentu ada skema yang telah tersedia seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau program Mekaar.
“Juga ada yang mengatakan agar ebih baik pemerintah fokus pada nasib guru honorer dan penciptaan lapangan kerja. Loh, masalah honorer dan penciptaan lapangan kerja, itu beda dengan Kartu Prakerja,” ujar politisi Golkar itu.
Untuk tenaga honorer, lanjut Misbakhun, pemerintah sudah memiliki solusi dengan memberikan kesempatan tenaga honorer untuk ikut dalam seleksi Calon Pegawain Negeri Sipil (CPNS) ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan mendapat gaji setara PNS.
Bahkan, Kementerian Pendidikan sedang menyusun program agar para guru honorer yang tidak bisa lolos dengan dua skema tadi, bisa mendapat honor setara UMR daerah yang anggarannya dimasukan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikirimkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah setiap tahun.
“Soal penciptaan lapangan pekerjaan, harus diingat bahwa pemerintahan saat ini sudah menciptakan lapangan pekerjaan bagi 10,34 juta angkatan kerja dalam empat tahun terakhir. Jadi jangan dinarasikan seakan-akan bahwa ke depan pemerintah tidak menciptakan lapangan pekerjaan. Justru kita akan menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan dan menyiapkan orang-orangnya agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang,” tandasnya.
Karena itu, Misbakhun menilai bahwa berbagai macam analisa negatif yang diarahkan untuk mendowngrade program Kartu Prakerja itu tidak berdasar.
“Kubu sebelah tidak paham esensi Kartu Prakerja dan hanya sekedar melontarkan pernyataan yang campur aduk dan tidak ada kaitannya dengan Kartu Prakerja,” katanya.