Penetapan security clearance oleh Kemhan menegaskan pemerintah ingin menjamin kegiatan di bawah laut yang kaitannya dengan pipa maupun kabel tidak mengancam kedaulautan negara.
"Dengan adanya pemetaan itu termasuk dengan segala prosesnya, tentu saja negara kita tidak begitu mudah dimasuki oleh negara lain. Jadi dari proses awal ada proses perizinannya, dalam pelaksanaan juga ada kontrolnya, sampai nanti dengan akhir sesuai tidak dengan persetujuan yang kita berikan," ucap Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason.
Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menerangkan pipa dan kabel bawah laut merupakan dua infrastruktur strategis yang berperan sebagai pendukung utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian menjadi salah satu kontributor penerimaan negara yang cukup besar bagi negara.
Adanya Kepmen KP 14/2021 diharapkan Menteri Trenggono, menjadi acuan untuk menjamin penataan alur pipa dan kabel bawah laut di wilayah perairan nasional agar menjadi lebih tertib. Lalu dapat memperkuat Rencana Tata Ruang Laut atau Rencana Zonasi Laut sehingga memberikan kepastian hukum berusaha dalam pemanfaatan ruang laut, antara lain untuk kegiatan penggelaran pipa dan/atau kabel bawah laut.
Dalam Kepmen KP 14/2021, dilampirkan peta dan daftar koordinat 43 segmen Alur Pipa Bawah laut, 217 segmen Alur Kabel Bawah Laut, dan 209 BMH (Beach Main Hole). Termasuk empat lokasi landing stations yang ditetapkan yakni di Batam, Kupang, Manado, dan Jayapura.