JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menegaskan program Sekolah Rakyat, Sekolah Negeri, dan Sekolah Garuda berada dalam satu kesatuan ekosistem pendidikan nasional yang saling melengkapi. Kebijakan berlapis ini dirancang secara terintegrasi untuk memperluas akses, memperbaiki mutu, serta memastikan keadilan pendidikan menjangkau lapisan masyarakat paling rentan.
Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah dalam mewujudkan target Asta Cita ke-4, khususnya di sektor penguatan pendidikan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan menjelaskan, Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk afirmasi negara untuk kelompok invisible people masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan akibat hambatan sosial-ekonomi.
"Sekolah Rakyat bukan program yang berdiri sendiri, melainkan wujud kehadiran negara yang terintegrasi lintas instansi. Kemendikdasmen menyusun kurikulum, Kementerian PUPR membangun fasilitas fisik, sementara pemerintah daerah menyediakan lahan," ujar Andy dalam dialog interaktif, Kamis (25/6/2026).
Pemerintah juga telah menetapkan peta jalan (roadmap) ekspansi yang terukur untuk program ini yakni, membangun 100 titik sekolah baru setiap tahun dengan target jangka panjang mencapai 100 titik sekolah rakyat pada 2029.
Menurut Andy, masa depan pendidikan Indonesia harus diarahkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Pengamat Pendidikan, Dr R Alpha Amirrachman menilai pembagian peran antara Sekolah Negeri, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda merupakan strategi keadilan (equity) yang ideal untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan di Tanah Air.
"Kebijakan pendidikan berlapis ini adalah terobosan krusial untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi bagi 3,4 juta anak yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan ekstrem," kata Dr Alpha.