“Evaluasi positif masyarakat terhadap KDM juga dipengaruhi oleh informasi atau konten-konten positif yang disampaikan hampir setiap hari melalui media sosial,” katanya.
Meski demikian, Djayadi menilai tantangan terbesar yang dihadapi Dedi Mulyadi saat ini adalah mempertahankan tingkat kepuasan publik yang sudah berada di atas 90 persen.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah daerah yang tingkat evaluasi positif masyarakatnya berada di bawah 50 persen, seperti Pangandaran, Tasikmalaya, dan Bandung Barat. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemerintahan ke depan.
Di bidang ekonomi, Djayadi juga memberikan rekomendasi agar Pemprov Jawa Barat lebih memfokuskan program pada kelompok masyarakat yang masih merasakan tekanan ekonomi.
“Yang paling banyak merasakan sulitnya ekonomi sekarang adalah masyarakat kelas menengah, perempuan, dan Gen Z. Maka program-program pemerintah ke depan perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok tersebut,” katanya.
Terkait adanya selisih tingkat popularitas antara gubernur dan wakil gubernur, Djayadi menilai kondisi itu merupakan fenomena yang lazim terjadi.
“Itu fenomena umum, bukan hanya di Jawa Barat. Biasanya memang gubernur yang lebih banyak tampil di masyarakat, sementara wakil gubernur memiliki pembagian tugas yang berbeda, termasuk mengurus birokrasi pemerintahan,” ujarnya.