“Anak-anak di Papua, NTT, Maluku, Aceh, dan berbagai wilayah terpencil lainnya berhak mendapatkan kualitas layanan yang sama. Jangan sampai mereka justru menjadi kelompok yang paling sulit menikmati manfaat program ini,” ujar Sri Gusni.
Sri Gusni menilai kepemimpinan baru BGN perlu memprioritaskan transparansi pengelolaan anggaran, penguatan keamanan pangan, serta pelibatan ahli gizi dalam seluruh tahapan program. Menurut dia, keterbukaan pengelolaan program menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Transparansi adalah fondasi kepercayaan rakyat. Semakin terbuka sebuah program, semakin kuat legitimasi dan dukungan publik terhadap program tersebut,” katanya.
Dia juga menekankan pentingnya penguatan keamanan pangan. Setiap makanan yang disalurkan melalui MBG wajib melewati prosedur quality control yang jelas, dan setiap dapur MBG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebelum beroperasi.
Sri Gusni menambahkan, ahli gizi perlu dilibatkan sejak penyusunan menu hingga evaluasi dampak program karena kebutuhan gizi masyarakat berbeda di setiap daerah.