"Kalau tidak efektif ya diubah (sistemnya), berarti kita tidak mampu untuk meniadakan sekolah favorit," ujar legislator Fraksi PKS tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy sebelumnya juga menyoroti berbagai penyimpangan dalam PPDB, mulai dari praktik jual beli kursi hingga memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk masuk sekolah favorit. Bahkan, masih ada pula praktik siswa yang dititipkan pejabat.
"Saya ingat waktu menjadi Mendikbud, kita dirisaukan dengan adanya sekolah-sekolah elite negeri atau istilahnya kastanisasi sekolah. Ada di setiap kota, setiap daerah, sekolah negeri yang favorit dan diburu oleh semua orang tua dengan segala cara," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Menurut Muhadjir, praktik jual beli kursi sekolah di PPDB juga dilakukan oleh para pejabat untuk menitipkan anak-anak mereka masuk sekolah favorit.
"Istri-istrinya pejabat juga semuanya direkomendasi pindah di sekolah favorit itu, sementara ada sekolah negeri lain yang tidak ada peminatnya karena dianggap tidak bermutu," katanya.