"Maka dalam hal ini memilih pimpinan Bulog dari TNI terjustifikasi, namun tetap harus ada batas waktunya. Sebaiknya pemimpin dari militer harus direview minimal per enam bulan," ucap Firli.
Adapun, kata dia, bila keadaan ketahanan pangan sudah stabil, maka posisi pimpinan Perum Bulog selayaknya dikembalikan ke warga sipil. Sebab, kepemimpinan Bulog dinilai harus bebas conflict of interest dalam rangka menghadapi mafia beras dan untuk menghindari dwifungsi ABRI.
"Buat petani, tentunya berharap agar pada musim panen raya nanti, harga tidak jatuh dan minimal sesuai dengan HPP (Harga Pokok Pembelian) sehingga masih menguntungkan buat petani," ucap perwakilan komunitas Petani Muda Keren Agung Wedhatama.
Sebagai informasi, program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) mencatat lebih dari 333 juta orang di 78 negara menghadapi kerawanan pangan tingkat akut. Krisis iklim dan situasi geopolitik berpengaruh pada isu pangan global.