"Maka bisa dikatakan sebagai kotak pandora yang kedua ini sangat-sangat berbahaya, di mana lagi kita punya benteng konstitusi, benteng demokrasi ketika oleh Anwar Usman ini dibuka. Sehingga akhirnya sikap kenegarawanan menjadi sikap kekeluargaan ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi," ucapnya.
Lalu kotak pandora ketiga, kata dia aparatur negara yang dianggap tidak netral selama proses Pemilu 2024. Ada banyak intimidasi dari aparat negara yang diyakini merupakan perintah dari Presiden Jokowi.
"Kalau kami melakukan pengecekan dari berita-berita begitu banyak kepala daerah yang baik yang mikir-mikir ulang, bahkan ada yang tidak mau untuk maju menjadi kepala daerah karena apa? Karena mereka tahu bahwa abuse of power Presiden Jokowi ini telah menciptakan harga politik yang mahal," ungkapnya.
Sedangkan kotak pandora keempat, kata dia, penggunaan sumber daya negara. Ada tindakan memobilisasi sumber daya negara menjadi tidak tak terbatas yang diduga untuk menguntungkan salah satu paslon tertentu.
"Kemudian kelima, KPU Bawaslu dan lembaga survei menjadi bagian dari strategi pemenangan pemilu termasuk Sirekap di dalamnya. Jadi Sirekap itu instrumen legalitas yang dipakai itu muara dari lima kotak pandora," katanya.