JAKARTA, iNews.id - Pemerintah menyampaikan dasar pertimbangan sebelum memutuskan nasib kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Salah satu dasar pertimbangan tersebut, yakni hasil evaluasi penanganan kasus Covid.
Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, beberapa catatan hasil evaluasi penanganan Covid-19 selama dua pekan belakangan ini.
"Beberapa hasil evaluasi, yaitu belum optimalnya pengendalian di berbagai daerah akan menjadi dasar yang kuat tindak lanjut kebijakan PPKM Darurat ini," ujar Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Selasa (20/7/2021).
Dia menyampaikan masih ditemukan di beberapa daerah yang tingkat kepatuhan rendah dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak.
Dia mencontohkan, DKI Jakarta merupakan daerah dengan tingkat kepatuhan rendah dalam menjaga jarak. Sedangkan daerah rendah dengan tingkat kepatuhan memakasi masker, yaitu di Banten.
"Mengacu pada data tersebut, pengawasan tindak tegas pelanggaran prokes perlu menjadi salah satu hal penting yang perlu direncanakan dengan matang pelaksanaannya sebelum relaksasi dilakukan," katanya.