Sekarang adalah zaman teknologi maju sehingga sudah sepatutnya diterapkan transparansi digital penuh yang dapat diakses publik, mengingat besarnya anggaran negara yang digunakan. Reformasi dengan dimensi teknologi ini akan semakin menjamin transparansi sekaligus menjadi bagian dari proses demokratisasi program pemerintah dan pertanggungjawaban tambahan kepada publik. Teknologi digital dapat membantu memperkuat kelembagaan BGN dan tata kelola MBG.
Reformasi yang tidak kalah substansial adalah desentralisasi pelaksanaan program agar semakin banyak pihak yang terlibat, dengan pemerintah daerah menjadi ujung tombaknya. Jangan lagi melanjutkan program yang terlalu tersentralisasi dan hanya dikendalikan dari pusat dengan span of control yang sangat luas sehingga sulit diawasi secara efektif.
Program MBG sudah saatnya memanfaatkan momentum ini untuk melibatkan pemerintah daerah secara nyata di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan petani, peternak, koperasi, dan UMKM lokal. Saat ini masih ditemukan kasus peternak yang merugi akibat kelebihan pasokan, bahkan terpaksa membagikan ratusan ribu hingga jutaan butir telur secara gratis kepada masyarakat karena serapan dari BGN tidak maksimal.
Kelemahan yang sangat mendasar dari tata kelola MBG adalah sentralisasi yang terlalu kuat. Perencanaan dan target ditentukan dari pusat, sementara pemerintah daerah, sekolah, dan berbagai elemen masyarakat menjadi pasif. Mekanisme yang dijalankan cenderung menyerupai bisnis murni sehingga biaya kelembagaan, organisasi, dan pengelolaannya justru lebih mahal daripada biaya makanannya. Potensi pemborosan logistik menjadi tinggi dan membuka ruang bagi moral hazard.
Dalam teori ekonomi politik, semakin besar anggaran MBG, maka semakin besar pula peluang terjadinya perburuan rente (rent seeking). Saya yakin korupsi MBG tidak hanya berhenti pada level kepala dan wakil kepala BGN. Itu kemungkinan baru puncak gunung es, yang di bawahnya masih tersimpan berbagai bentuk moral hazard lainnya.
Jika reformasi ini berhasil, MBG dapat berkembang dari sekadar program bantuan makan menjadi instrumen pembangunan manusia dan ekonomi lokal, seperti yang terjadi di Brasil dan Jepang. Namun jika reformasi kelembagaan tidak dilakukan, tata kelola akan tetap lemah sehingga risiko moral hazard, pemborosan anggaran, dan ketidakefisienan akan terus menjadi sumber persoalan dalam program ini.