JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara usai rumahnya dijarah pada Minggu (31/8/2025) dini hari. Ia pun mengingatkan terkait demokrasi yang beradab.
Menurutnya, membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal dan sering berbahaya. Sebagai pejabat negara, ia disumpah untuk menjalankan aturan sesuai UUD 1945 dan semua UU.
Sehingga, apabila masyarakat tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU, maka dapat dilakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu dinilai sebagai demokrasi yang beradab.
"Bila pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab," kata Sri Mulyani dalam akun Instagramnya dikutip Senin (1/9/2025).
Meski begitu, ia mengakui bahwa sistem hukum belum sempurna. Namun, ia mengajak masyarakat untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi agar tidak anarkistis.