“Kita selama ini tidak pernah melihat Pak Jokowi itu menggelar press conference untuk menunjukkan ijazah yang diklaimnya sebagai ijazah asli. Bahkan cenderung berlindung di balik proses hukum seolah-olah ijazahnya itu sudah disita oleh Polda Metro Jaya,” ujarnya.
Menyangkut ijazah Jokowi yang pernah diperlihatkan sebelumnya di Polda Metro Jaya saat gelar perkara, Refly menilai prosedur yang ada jauh dari kata transparan. Pasalnya, akses untuk memastikan keaslian dokumen tersebut terbatas.
“Kita cuma lihatnya 5 menit, tanpa disentuh, tanpa bisa dipotret, tanpa diraba, dan dalam plastik. Sehingga kita tidak bisa menilai," tuturnya.
Melalui rencana gugatan PMH ini, Refly berharap pengadilan dapat memerintahkan Jokowi untuk bersikap terbuka. Tim Troya menegaskan akan terus menempuh berbagai jalur litigasi hingga terdapat kepastian hukum yang dapat diuji kebenarannya secara terbuka.
“Kita meminta, memerintahkan pengadilan agar Pak Jokowi bersikap transparan, menunjukkan ijazahnya secara transparan, paling tidak bisa dipotret oleh Mas Roy dan kemudian diuji lagi,” pungkas Refly.
Sementara, anggota tim Troya lainnya yakni M Wirawan Adnan menambahkan rencana gugatan ini akan kembali dilayangkan ke PN Solo. Hanya saja, dia tak memerinci lebih jauh ihwal kapan gugatan itu akan dilayangkan.
"Kemungkinan akan kita lakukan lagi di Pengadilan Negeri Solo," tutur Wirawan.