Cakupan kerja sama dalam MoU ini meliputi pengembangan teknologi di industri jasa instalasi perairan, proses pembongkaran (decommissioning) anjungan lepas pantai yang sudah tidak beroperasi, serta upaya pemanfaatan kembali (reutilization) anjungan lepas pantai pasca-operasional migas.
Di samping itu, kedua negara berkomitmen untuk memajukan kolaborasi serta komunikasi antara sektor publik maupun swasta, sekaligus memperkokoh kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia di sektor minyak dan gas bumi serta bidang pendukung lainnya.
“MoU ini ditargetkan dapat memperkuat sinergi Indonesia dan Republik Korea dalam pengembangan industri jasa instalasi di perairan, termasuk dalam transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM, serta pembongkaran dan pemanfaatan kembali anjungan lepas pantai pasca-operasional minyak dan gas bumi,” ucap Airlangga.
Adapun dokumen tersebut diteken oleh Menko Airlangga bersama Menteri Samudra dan Perikanan Korsel Hwang Jongwoo di Seoul pada Rabu (1/4/2026), yang merupakan bagian dari rangkaian agenda kunjungan resmi Pemerintah Indonesia ke Korsel pada 31 Maret hingga 1 April 2026.
Serah terima kesepakatan tersebut dilakukan oleh kedua Menteri dengan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Korsel Lee Jae Myung saat pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Republik Korea (Blue House), Seoul, pada 1 April 2026.