Sebelum menggaet seorang influencer sebagai instrumen komunikasi publik, terlebih dalam upaya mengembalikan kepercayaan maupun menjaring partisipasi publik, pemerintah perlu memetakan dua poin yakni kualitas hasil mutu dan pola hubungan (Syarifuddin, 2016).
Kualitas hasil mutu erat kaitannya dengan integritas seorang influencer sebagai pembawa pesan komunikasi yang diembankan serta tanggung jawab sosial sebagai tokoh publik. Poin integritas memang aspek personal, namun pemerintah dalam hal ini user harus terlebih dulu perlu mengedukasi serta menentukan perimeter sikap dan perilaku seorang influencer dalam menjalankan perannya sebagai instrumen komunikasi publik pemerintah.
Sedangkan, aktivitas dan pola hubungan dengan individu, jaringan dan sumber daya di luar instansi dengan cara memperlihatkan tanggung jawab merupakan pola dasar yang perlu ditekankan dan melekat pada seorang influncer sebagai komunikator publik.