Berdasarkan informasi yang dihimpun, langkah "pengambilalihan" ini bukan merujuk pada akuisisi KCIC sebagai lembaga secara utuh, melainkan pergeseran tanggung jawab pengelolaan beban utang proyek tersebut kepada Kementerian Keuangan.
Dengan ditariknya pengelolaan utang ke Kemenkeu, pemerintah memiliki fleksibilitas lebih besar dalam melakukan restrukturisasi. Langkah ini memungkinkan penggunaan instrumen fiskal seperti Penyertaan Modal Negara (PMN) atau skema pendanaan lainnya untuk menyehatkan neraca keuangan proyek Whoosh.
Selain itu, beredar kabar bahwa Menkeu Purbaya tengah menjajaki peluang untuk menggandeng investor baru asal Cina. Strategi ini diharapkan dapat membantu meringankan pembayaran utang KCIC sehingga tidak sepenuhnya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebelumnya, Kepala Badan Percepatan (BP) BUMN sekaligus COO, Donny Oskaria, membenarkan bahwa opsi pengalihan ke Kemenkeu ini telah dibahas secara intensif guna mencari solusi finansial terbaik.
"Iya kemungkinan. Ini sedang kita rapatkan. Insyaallah mudah mudahan bentar lagi selesai. Kita bikin satu-satu, insyaallah. Kita akan selesaikan ada beberapa skema tentunya. Nanti saya akan update, kalau skrng blm final di-update akan rame lagi kita takutnya," kata Donny di Istana Kepresidenan, Selasa (7/4/2026).
Penyelesaian restrukturisasi utang ini dipandang krusial untuk menjamin keberlangsungan operasional kereta cepat dalam jangka panjang tanpa mengganggu stabilitas fiskal nasional. Sinergi antara Kemenkeu, Kemenko Infrastruktur, dan BP BUMN diharapkan dapat menghasilkan skema yang mampu menjaga kredibilitas Indonesia di mata mitra internasional.