Sementara itu, Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nusron Wahid menyampaikan, pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai pandangan yang muncul di masyarakat terkait keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa diplomasi tetap menjadi jalan yang ditempuh Indonesia dalam mendorong perdamaian.
“Tapi kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ucap Nusron.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf turut menilai bahwa keberadaan Indonesia dalam forum tersebut dapat menjadi instrumen untuk mendorong deeskalasi konflik yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah, termasuk terkait ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Dia menilai bahwa forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong langkah-langkah diplomatik menuju perdamaian.
“Kalau perlu misalnya Indonesia bisa menyatakan bahwa agenda-agenda BoP on hold sampai ada pembicaraan untuk deeskalasi dan perdamaian dari perang Amerika-Israel melawan Iran ini,” kata Gus Yahya.
Menurutnya, meskipun forum tersebut masih dalam tahap awal pembicaraan, keterlibatan Indonesia bersama sejumlah negara Timur Tengah membuka peluang besar bagi upaya diplomasi perdamaian di kawasan.
“Semua itu nantinya akan bisa menjadi instrumen untuk menjadikan BoP ini justru wahana mendorong terjadinya deeskalasi dan perdamaian dari perang yang sekarang sedang terjadi terkait dengan Iran,” ucapnya.
Melalui forum silaturahmi tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan persatuan nasional dalam menyikapi berbagai dinamika global. Dialog bersama para ulama dan tokoh ormas Islam tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan moral dan diplomatik Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia, khususnya bagi kemerdekaan Palestina.