Selain penyitaan lahan ilegal, Prabowo juga mengungkapkan pemerintah telah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai lebih dari 1,01 juta hektare lahan. Keputusan itu diambil setelah ditemukan berbagai pelanggaran hukum, termasuk pembukaan perkebunan di kawasan hutan lindung.
“Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum. Mungkin para pengusaha rakus ini merasa tidak perlu menghormati kedaulatan Negara Indonesia, atau merasa dapat membeli semua pejabat pemerintah,” lanjutnya.
Prabowo menambahkan, hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang ilegal. Namun, laporan dari jajaran pemerintah menunjukkan masih terdapat sedikitnya 1.000 tambang ilegal lain, bahkan ratusan korporasi yang diduga melakukan pelanggaran hukum serupa.
“Maka saya berkata, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa memiliki keberanian untuk menegakkan hukum. Tidak boleh ada kompromi. Tidak boleh ada kemunduran,” tegasnya.
Dia menekankan seluruh langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat Indonesia.
“Rakyat saya menuntut hal ini. Dan kami bertekad melayani rakyat dengan kejujuran,” ujar Prabowo.