"Kebetulan Kejagung dan Bareskrim Polri menjadi satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON dalam Keppres No 24 Tahun 2024," kata Dito.
Dito tidak memerinci bentuk penyelewengan dalam PON 2024. Dia hanya memastikan semua yang dilaporkan terkait keluhan pelaksanaan bakal dijadikan bahan untuk pendampingan dan pelaporan.
"Prinsipnya, kita ingin ini menjadi PON yang sukses," ucapnya.