JAKARTA, iNews.id - Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli mengungkapkan kejanggalan penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono beberapa waktu lalu. Dia menduga ada politisasi kasus dan intervensi untuk membungkam suara kritis partai.
Hal tersebut berlandaskan klaim kuasa hukum Ono yang menyebut penyidik KPK meminta CCTV di rumah Ono dimatikan saat penggeledahan berlangsung.
"Kejanggalan nyata terjadi di lapangan. Kuasa hukum mengungkap fakta mengejutkan: aparat meminta CCTV di lokasi dimatikan saat penggeledahan," ujar Guntur dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).
Kendati demikian, Guntur menyatakan pihaknya menghormati hukum.
"Meski menghormati hukum, kami mencium aroma busuk politisasi dan intervensi luar yang mencoba melumpuhkan suara kritis partai," katanya.
Menurutnya, tindakan nonprosedural ini memperkuat dugaan adanya skenario gelap di luar koridor hukum murni. Untuk itu, dia mendesak KPK untuk menghentikan standar ganda.