"Penggeledahan ini adalah bentuk tebang pilih yang telanjang. Di mana keberanian KPK menuntaskan tersangka kasus CSR BI? Kasus-kasus kejahatan pajak, kerusakan alam, dan kasus-kasus besar lainnya. Mengapa kasus yang menyebut dugaan keterlibatan Jokowi dan keluarganya di Pengadilan seolah membentur tembok besi dan tak tersentuh?" katanya.
Guntur juga menyerukan melawan kriminalisasi yang dialami Ono. Dia meminta KPK tak menjadi alat penguasa untuk membungkam oposisi.
"Mengincar kader PDI Perjuangan yang kritis sembari membiarkan politisi koalisi bebas adalah pengkhianatan terhadap reformasi," ucap Guntur.
Guntur berkata, permintaan mematikan CCTV adalah intimidasi dan pelanggaran transparansi.
"Kami menuntut KPK bekerja secara profesional, bukan melakukan kerja-kerja intelijen pesanan," tuturnya.
"Jika hukum hanya tajam kepada yang kritis dan tumpul kepada loyalis penguasa, maka ini bukanlah penegakan keadilan, melainkan tirani hukum," pungkas Guntur.