Kedua, dia menilai mekanisme itu dapat menekan politik uang dan polarisasi. Menurut dia, pilkada langsung terbukti melahirkan biaya tinggi, politik uang, konflik horizontal, serta polarisasi di tengah masyarakat sehingga mekanisme DPRD dinilai lebih terkendali dan rasional.
Ketiga, efisiensi anggaran negara. Pitra mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD dapat menghemat triliunan rupiah anggaran negara dan daerah yang selama ini terserap untuk penyelenggaraan pilkada langsung.
Keempat, kata Pitra, memperkuat sistem pemerintahan daerah. Dia mengatakan kepala daerah yang dipilih DPRD akan memiliki relasi kerja yang lebih harmonis dengan legislatif, sehingga kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan stabil.
"Akuntabilitas politik yang jelas. DPRD sebagai representasi rakyat memiliki mandat politik untuk memilih dan sekaligus melakukan fungsi pengawasan terhadap kepala daerah," tutur dia.
Dia mendorong DPR dan pemerintah membuka ruang diskursus akademik dan konstitusional secara objektif terkait desain pemilihan kepala daerah. Dia juga mengajak seluruh pihak memandang isu ini secara jernih, berdasarkan konstitusi, pengalaman empiris, serta kepentingan jangka panjang demokrasi dan kesejahteraan rakyat.