Pengamat: Tak Ada Urgensi Jokowi Tambah Koalisi

Abdul Rochim
Pengamat Politik CSIS Arya Fernandes dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019). (Foto: iNews.id/Abdul Rochim).

”Dan hanya ada tiga UU baru yang diusulkan Kabinet Jokowi dalam lima tahun pemerintahan. Kalau koalisi efektif, harusnya lebih besar,” tuturnya.

Seperti diketahui, dinamika internal KIK bergerak dinamis menyusul pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi, dilanjutkan dengan silaturahmi ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pascapertemuan itu, Partai Gerindra disebut-sebut bakal bergabung dalam koalisi pendukung Jokowi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi apakah akan mengajak bergabung dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf atau tidak. Yang pasti, sejauh ini tidak ada pembicaraan mendalam soal itu.

"Kita tidak bicara sejauh itu dan kami tidak mau menempatkan diri juga sebagai pengganggu keharmonisan di internal mereka (Koalisi Indonesia Kerja). Silakan saja, kan keputusan akhir di Presiden," kata Edhy di ruang Fraksi DPR Partai Gerindra, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Editor : Zen Teguh
Artikel Terkait
57 tahun lalu

Prabowo Teken Perpres Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO

57 tahun lalu

Prabowo Terbitkan Perpres Baru Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ini Isi Lengkapnya

57 tahun lalu

Pertimbangan Prabowo Tunjuk Nanik S Deyang jadi Kepala BGN: Tegas-Disiplin Jalankan SOP

57 tahun lalu

Saatnya Reformasi Kelembagaan BGN dan Tata Kelola MBG

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal