JAKARTA, iNews.id - DPR menyetujui rencana pemerintah menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sementara itu DPR juga menyetujui pembentukan Kementerian Investasi.
Pakar Administrasi Publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengungkapkan bongkar pasang kementerian memerlukan biaya yang mahal. Apalagi prosesnya diyakini memakan waktu yang tidak sebentar.
“Sangat mahal biayanya. Butuh waktu juga untuk prosesnya karena tidak hanya ganti nama dan menterinya saja. Lalu energi masyarakat yang habis. Itu berimplikasi sampai ke daerah juga,” katanya di Jakarta, Minggu (11/4/2021).
Dia mengatakan ketika terjadi penggabungan kementerian pasti ada restrukturisasi organisasi. Di mana jajaran deputi maupun jabatan lainnya di Kemenristek akan digabungkan dengan direktorat jenderal di Kemendikbud. Lalu perlu dipikirkan juga mengenai nasib Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang memang merupakan perintah undang-undang.
“Pasti struktur organisasi berubah. Ketika struktur organisasi berubah anggaran kan juga sudah diatur sedemikian rupa. Tidak bisa begitu saja. Nah ketika penggabungan ini pasti juga akan memerlukan waktu yang tidak cepat. Ketika kita ingat Dikti pindah kembali ke Kemendikbud butuh berapa bulan. Ini akan lebih dari itu karena tadi strukturnya besar. Karena pendidikan dengan ristek beda,” ucapnya.
Selain itu, Lina juga mengatakan bongkar pasang ini juga berimplikasi pada bongkar pasang personel. Menurutnya tidak mungkin orang-orang yang sudah menjabat di suatu organisasi diturunkan eselonnya.
“Lalu bagaimana orang-orang di dalam struktur ada perubahan budaya lagi. Menggabungkan sebuah lembaga itu pasti akan banyak yang harus dipersiapkan,” tuturnya.