Program ini nantinya akan berkaitan dengan anggaran untuk menyiapkan infrastrukturnya di seluruh daerah. Dia menyebut program ini tidak akan cukup untuk mengandalkan APBN saja.
Terlebih, katanya, anggaran untuk masing-masing daerah saja sudah berbeda. Untuk itu, tantangan terberatnya dari segi pembiayaan untuk mewujudkan komitmen satu data ini.
"Kebijakan itu bisa terlaksana harus melalui KPBU (Kerja sama pemerintah dan Badan Usaha) misalnya. Cuma untuk investasi, investor ini kan butuh kepastian hukum juga. Artinya investor kan yg dicari untung, ada profit yang disampaikan," ujarnya.
Di sisi lain, dia melihat untuk menyatukan data-data itu sulit untuk dilakukan secara cepat. Pasalnya, masing-masing Kementerian/lembaga memiliki ego sektoral sesuai dengan kepentingannya masing-masing.
"Jadi kita mendukung untuk program-program semacam itu, tapi apakah kita ada anggarannya, caranya bagaimana, nah itu yang harus diuraikan. Itu kan belum ada uraiannya, kartu sakti ini caranya gimana, itu kan harus ada detailnya," katanya.