Pemerintah Siapkan Sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19

Djibril Muhammad
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir. (Foto: Antara).

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah terus berupaya menahan laju penularan Covid-19, salah satunya dengan mendatangkan vaksin. Terkait itu, pemerintah pun mempersiapkan program vaksinasi ini sebaik-baiknya.

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir memastikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 nanti akan berjalan transparan. Sejak awal, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan juga pertemuan-pertemuan dengan para pakar seperti, ITAGI, dan IDI.

"Semua kita libatkan, karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan Covid-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia. Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data,” kata Erick dalam acara webinar dengan tema “Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19” yang diselenggarakan KPCPEN, Selasa (24/11).

Erick yang juga menteri BUMN ini menuturkan, terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin Covid-19. Pertama mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data. Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas.

Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri. Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero) Soleh Ayubi, pada acara yang sama mengatakan, proses dari ujung ke ujung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bukan perkara mudah. Ini karena pertama kalinya Indonesia melakukan kegiatan besar ini, terutama di bidang pelayanan kesehatan.

"Proses ini akan melibatkan banyak pihak, apalagi melihat alur waktu dan jumlah yang akan divaksinasi itu luar biasa besar. Tentunya semua proses ini akan mengikuti berbagai regulasi seperti, regulasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM), Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta dukungan aparat keamanan,” ucapnya.

Editor : Zen Teguh
Artikel Terkait
57 tahun lalu

Menpora Tegas Larang Praktik Bajak Atlet jelang PON 2028

57 tahun lalu

Timnas Indonesia Dipastikan Absen di Asian Games 2026, Ini Penyebabnya

57 tahun lalu

Timnas Indonesia Akan Tambah Naturalisasi Lagi? Erick Thohir Buka Suara

57 tahun lalu

PON 2028 Digelar Di NTB–NTT, Jakarta Turun Jadi Kekuatan Pendukung Utama

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal