MALANG, iNews.id - Pemerintah melarang keras mahasiswa terlibat politik praktis. Bahkan, pemerintah tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada para mahasiswa yang melakukan aktivitas politik praktis di dalam lingkungan kampus.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, mahasiswa yang ingin melakukan protes terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai, diharapkan bisa berpikir lebih jernih dalam melihat suatu permasalahan. Namun, dia mengakui, mahasiswa memang harus turut serta dalam memikirkan masalah yang dihadapi negara, serta membantu mencari jalan keluarnya.
"Kalau mereka ingin berpolitik, silakan keluar kampus. Kampus harus bebas dari praktik politik," ujar Nasir seusai menghadiri groundbreaking pembangunan dua Gedung Kuliah Bersama di Universitas Negeri Malang (UM), di Kota Malang, Jawa Timur, Senin (17/9/2018).
Menurunya, mahasiswa harus berpikir jernih sebelum mengkritisi sesuatu. Jangan sampai, mahasiswa ditunggi kepentingan politik tertentu. "Saya senang mahasiswa berpikir masalah kebangsaan, tapi jangan sampai mahasiswa ditunggangi," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta mahasiswa tak asal menuduh kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dianggap gagal, terutama bidang ekonomi.. Demonstrasi tak dilarang, namun jangan sampai melontarkan isu-isu yang tak benar.
"Jangan buru - buru bilang seperti itu ya (pemerintah gagal). Kita bicara ada datanya," tegas Moeldoko saat ditemui dikawasan Monumen Nasional (Monas) Gambir Jakarta Pusat Minggu (16/9/2018).