Menurut dia, pemerintah daerah perlu menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas kebijakan mengingat dampaknya yang langsung dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari.
Selain isu lingkungan, Perindo juga menyiapkan langkah penguatan akuntabilitas internal. Dia menyampaikan partainya tengah menyusun laporan akuntabilitas yang akan disampaikan secara terbuka kepada publik. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi organisasi, termasuk membuka ruang lebih luas bagi generasi muda untuk terlibat dalam struktur kepemimpinan.
Di tingkat daerah, konsolidasi diarahkan pada penguatan struktur hingga ke level paling bawah. Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Barat menyatakan komitmen untuk memastikan organisasi berjalan efektif di tingkat akar rumput. Dalam Rakorda tersebut, dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kepada seluruh kecamatan di Jakarta Barat sebagai penanda rampungnya pembentukan struktur.
Penguatan struktur ini dinilai penting untuk memastikan program dan agenda partai dapat diterjemahkan secara konkret di tingkat masyarakat.
Pemberdayaan Masyarakat dan Agenda Legislasi
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Perindo, Dina Masyusin, menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tetap menjadi fokus dalam kerja legislasi yang dijalankan.
“Program pemberdayaan bukan sekadar janji, tetapi tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Mulai dari pelatihan keterampilan hingga pendampingan UMKM, kami berupaya memastikan kebutuhan warga terakomodasi dalam kebijakan,” ujar dia.
Konsolidasi ini menjadi bagian dari upaya Partai Perindo memperkuat kapasitas organisasi sekaligus mendorong kebijakan publik yang lebih responsif, terutama dalam menjawab persoalan lingkungan dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat di wilayah perkotaan.