"Apakah bisa kerugian puluhan bahkan ratusan triliun per tahun tersebut dipulihkan? Dikembalikan kepada masyarakat? Karena berdasarkan UUPK, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan," tutur Tama.
Dia juga mengungkapkan, sekurang-kurangnya pemerintah harus melakukan kajian untuk menutup celah atau pencegahan pelaku usaha mengoplos kebutuhan barang pokok.
Ketiga, masalah terkait dengan beras oplosan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Masyarakat sebagai korban langsung harus proaktif melaporkan kepada Satgas Pangan atau penegak hukum jika menemukan hal serupa.
"Bahkan peraturan perundang–undangan di negara kita, memungkinkan konsumen yang dirugikan menggugat pelaku usaha. Kita sama–sama jaga agar masyarakat tidak kembali dirugikan," ujar dia.