Prinsipnya, Gus Yaqut mengklaim pemerintah ingin menjelaskan secara terang terkait proses haji kepada publik. Menurutnya, jika ada pejabat Kemenag yang terlibat proses haji untuk ditindak tegas.
"Kami di Kemenag, pemerintah ini juga tidak ingin ada yang main-main dengan haji. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN di tempat saya di Kemenag yang terlibat, ya ayo kita tindak bareng-bareng," katanya.
Sebelumnya, Pansus Haji DPR menemukan sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat tanpa antre. Selain itu, mereka juga menemukan pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat dan Siskopatuh tidak berjalan real-time.
"Sehingga data keberangkatan sering kali terlambat atau tidak lengkap. Bahkan setelah operasional haji selesai, beberapa PIHK belum melaporkan jumlah jemaah yang berangkat. Ini menyebabkan ketidakpastian jumlah jemaah yang berangkat," kata Anggota Pansus Angket Haji DPR Wisnu Wijaya dalam keterangannya, Selasa (10/9).