JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharap dapat memberikan respons terkait isu 97.000 PNS fiktif. Sebab kepala negara merupakan pembina tertinggi di kepegawaian di tingkat nasional.
Anggota Ombudsman RI, Robert NA Endi Jaweng mengatakan, Presiden Jokowi perlu memberikan instruksinya. Bila temuan ini benar, ada sejumlah instansi yang patut disoroti kinerjanya.
"Sejauh ini saya belum mendengar respon atau pernyataan presiden atas masalah ini," kata Robert di Jakarta, Selasa (15/6/2021).
Pertama yakni Kementerian PAN RB. Lalu kedua Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan ketiga Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terakhir yakni pejabat pembina kepegawaian, baik di pusat maupun daerah.