Menurutnya, besarnya disparitas data ini mengarah pada masalah invoicing yang jauh lebih serius daripada sekadar under-invoicing.
"Menurut saya penggunaan pelabuhan laut. Nah, itu yang saya bilang tadi kenapa kemudian Angkatan Laut sampai menangkap dua kapal," tuturnya.
Lebih lanjut, dia mengklaim bahwa sebagian besar proses ekspor berjalan tanpa adanya dokumentasi resmi.
"Anda dicuri? Istilahnya bukan lagi under-invoicing. Nothing invoicing. Nggak ada kertas. Yang punya cuma mereka," tuturnya.
Ichsanuddin juga menyoroti kurangnya kontrol negara di kawasan industri tersebut. Ia menyebut bahwa bupati hingga gubernur tidak memiliki akses masuk ke area IMIP.