“Kalau ada masalah di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif,” ujarnya.
Haedar juga mengingatkan bahwa menempatkan institusi seperti TNI atau Polri di bawah kementerian berisiko menambah persoalan birokrasi. Dia menilai, reformasi birokrasi di tingkat kementerian sendiri belum sepenuhnya tuntas dan masih dihadapkan pada persoalan korupsi.
“Kalau ditempatkan di bawah kementerian, bisa muncul problem baru. Reformasi birokrasi di kementerian saja belum selesai,” katanya.
Menurut Haedar, mempertahankan Polri tetap berada di bawah Presiden dengan disertai perbaikan internal yang berkelanjutan merupakan pilihan paling rasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga konsistensi arah reformasi sekaligus mencegah munculnya kontroversi di tengah masyarakat.
“Supaya tidak muncul kontroversi yang membuat rakyat bingung soal arah bangsa ini ke mana,” ucapnya.