Muhammadiyah Desak Pemerintah dan DPR Buat Lembaga Pengawas Khusus Yayasan Filantropi

Martin Ronaldo
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu"ti (foto: MPI)

Dirinya mencontohkan pengawasan maksimal yang dilakukan di perbankan dan keuangan, seperti adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Itu kan ada pengawasan yang berlapis-lapis, misalnya ada OJK yang tidak hanya mengawasi government dari dunia perbankan tetapi juga berbagai hal yang berkaitan dengan government yang dianggap patut atau tidak patut dalam penyelenggaraan," katanya.

Abdul mengakui lembaga atau yayasan filantropi rentan dengan adanya penyelewengan dana. Hal tersebut terjadi akibat tidak ada pengawasan dan moral yang rendah dari pengurus yayasan.

"Menurut saya ketidakpatutan itu terjadi karena memang ada persoalan-persoalan pergeseran orientasi dan mungkin juga penurunan moralitas dari sebagian kecil mereka yang menjadi penyelenggara," katanya.

Editor : Reza Fajri
Artikel Terkait
57 tahun lalu

Daftar Lengkap Lokasi Salat Iduladha Muhammadiyah 2026 di Bekasi, Digelar di 20 Titik

57 tahun lalu

Muhammadiyah Terbitkan Edaran Hemat: Kurangi Acara Seremonial dan Perjalanan Keluar Negeri

57 tahun lalu

Ketua PP Muhammadiyah: Beda Tanggal Lebaran Bukan Berarti Tak Taat ke Pemerintah

57 tahun lalu

Idulfitri 1447 H, Haedar Nashir Ajak Umat Saling Peduli dan Rekatkan Persaudaraan

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal