Berkolaborasi dengan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri, kedepannya Puskesos akan lebih banyak tersebar di tingkat desa agar semakin mudah diakses oleh masyarakat dan beberapa pelayanan pencatatan sipil juga bisa melalui Puskesos.
Pada hari Kamis 12 Agustus 2021, pihak Kemendagri, Kemendesa, Kemensos dan Media Tempo berinisiatif untuk mengadakan acara Webinar bertajuk Mengembangkan Puskesos - SLRT: Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional” secara daring, yang diikuti oleh lebih dari 1,100 peserta.
“Event webinar mengenai Puskesos yang diadakan pada Hari Kamis mencerminkan mindset pemerintah bahwa program yang bagus dan yang membantu rakyat tidak boleh mangkrak. Pemerintah berkomitmen bahwa yang namanya bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan desa, sampai pencatatan sipil harus bisa dilayani satu pintu. Masyarakat miskin tidak diping-pong ke banyak gedung. Cukup ke satu titik Puskesos dan selama memenuhi syarat maka bisa mendapatkan berbagai layanan,” kata Moeldoko.
Berbagai studi menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada kenaikan angka kemiskinan di Indonesia namun Presiden Joko Widodo menargetkan angka kemiskinan kronis akan turun mencapai dibawah 1% pada tahun 2024. Oleh karenanya, puskesos diharapkan dapat memainkan peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk menurunkan angka kemiskinan.