SURABAYA, iNews.id - Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepala daerah merespons serius laporan warga mengenai dugaan mafia bantuan sosial (bansos). Dia menegaskan mafia bansos harus ditindak tegas karena merugikan rakyat.
Di Surabaya, masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diwajibkan membeli barang di toko/warung tertentu. Jika tidak ikuti arahan, diancam bakal dicoret dari daftar penerima ke depannya.
"Saya sangat menyesalkan hal itu. Sebab, di tengah kesusahan masyarakat masih ada saja yang berperilaku serakah. Tak seharusnya warga kurang mampu penerima bantuan dimanfaatkan untuk objek mengeruk keuntungan. Oknum-oknum ini harus ditindak tegas," kata LaNyalla, Minggu (6/3/2022).
Untungnya hal tersebut berhasil dibongkar oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. LaNyalla pun memberikan apresiasi.
"Saya minta kasus mafia bansos ini diusut lebih jauh lagi. Bisa jadi masih ada keterkaitan dengan mafia-mafia di daerah lain. Makanya kepala daerah di tempat lain juga harus memerhatikan modus seperti ini," ucap LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur.
LaNyalla menyoroti modus operandi para mafia, yakni penerima bantuan diwajibkan membeli sembako dengan sistem paketan di warung yang sudah ditunjuk. Hal ini justru bisa menganggu pemulihan ekonomi.
"Karena seharusnya para penerima bansos membelanjakan uangnya di warung manapun, sehingga terjadi transaksi dan
pergerakan ekonomi. Kalau harus ke satu tempat, artinya pergerakan ekonomi dikuasai sekelompok orang dan ini sangat berbahaya," tutur dia lagi.