Lebih lanjut, dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Selain itu, pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalu rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Kebijakan tersebut juga didukung dengan adanya Merdeka Belajar Episode ke-20: Praktisi Mengajar.
Kali ini, dalam episode Merdeka Belajar yang baru diluncurkan, ada dua hal fundamental yang dihadirkan, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang lebih merdeka dan sistem akreditasi Dikti yang ringan beban administrasi dan finansial. Kedua, keputusan yang transformatif ini dapat menjadi roket penggerak daya saing lulusan PTV.
SN Dikti baru ini lebih berfungsi sebagai framework mutu penyelenggaraan, tidak lagi preskriptif atau aturan yang rinci. Kemerdekaan dalam SN Dikti, memungkinkan PTV, khususnya Politeknik lebih leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi.
Hal ini menjadi angin segar karena pendidikan Politeknik yang menyelengarakan pendidikan paling tidak 60 persen praktek menjadi kesulitan ketika dikonversi menjadi SKS pada aturan sebelumnya. Pada SN Dikti yang baru hal ini akan menjadi lebih mudah, di mana satu SKS pada SN Dikti sebelumnya secara kaku ditentukan 50:60:60 untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan per minggu.
Dalam SN Dikti Baru, satu SKS setara 45 jam kegiatan pembelajaran per semester, dengan pembagian waktu ditentukan masing-masing perguruan tinggi. Dengan keleluasaan ini, Politeknik dapat lebih mengeksplor pembelajaran Praktek, sehingga bisa lebih meningkatkan kompetensinya.