Namun, Dahnil tidak langsung mengiyakan ajakan Nahrawi karena harus membicarakan terlebih dahulu dalam forum internalnya dan berkonsultasi dengan PP Muhammadiyah. Setelah melalui beberapa pertimbangan serta mengingat betapa pentingnya Pemuda Muhammadiyah membantu pemerintah untuk mencegah potensi konflik horizontal, maka pihaknya menerima ajakan Menpora tersebut.
"Saya menyampaikan permintaan persetujuan dan restu mewakili PP Pemuda Muhammadiyah yang saat itu langsung di rapat pleno Muhammadiyah yang dihadiri seluruh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah termasuk Pak Haedar Nashir dan Pak Busyro Muqoddas," ucapnya.
Dia menambahkan, Pemuda Muhammadiyah kemudian menunjuk Ahmad Fanani dan beberapa orang lainnya yang masih berusia di bawah 30 tahun untuk menindaklanjuti secara teknis kebijakan ajakan Kemenpora. "Sedangkan saya dan kawan-kawan Pemuda Muhammadiyah yang sudah berusia di atas 30 tahun tidak bisa terlibat," katanya.
Saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu menyangkut dugaan tanda tangannya yang merupakan hasil scan yang terpapar di Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), dirinya mengakui tidak mengetahui perihal persoalan tersebut.
"Saya seolah menjadi target utama dengan alasan ada tandatangan hasil scan, yang menyatakan saya mengetahui, padahal sejatinya saya tidak memahami dan tidak tahu," tandasnya.